JEMBER – Jurnal Jabar - Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jember pada Sabtu (20/06/26). Aksi damai ini membawa misi penting untuk mengawal keberlanjutan program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan rapor kritis berupa delapan poin tuntutan sikap terkait operasional di tingkat bawah.
Massa yang merupakan perwakilan Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember berkumpul sejak pagi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam dokumen resmi aksi damai tersebut, diungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya telah memberikan dampak luar biasa secara nasional. Tercatat ada 27.820 SPPG yang telah beroperasi dengan menyerap 1.391.000 karyawan, serta menjangkau 62.454.064 penerima manfaat. Program ini juga sukses menggerakkan ekonomi pedesaan melalui swasembada pangan dari petani lokal.
Namun, di balik capaian positif tersebut, para pelaku di lapangan mencium adanya ketimpangan tata kelola, terutama pasca keluarnya regulasi terbaru di tingkat teknis. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Agus Nur Yasin, M.Pd., membacakan delapan poin pernyataan sikap utama di atas mobil komando yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.
Tuntutan pertama dan utama adalah mendukung penuh serta mengawal jalannya Program Strategis Pemerintah Republik Indonesia, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR). Poin kedua, massa mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Lebih lanjut pada poin ketiga, mereka mendesak BGN secara khusus untuk memperbaiki sistem tata kelola yang bersih dan transparan, serta melakukan evaluasi internal secara menyeluruh hingga ke level SPPG di tingkat bawah. Hubungan sosial politik juga menjadi sorotan; pada poin keempat dan ketujuh, massa mengecam keras serta meminta aparat penegak hukum menindak tegas para penghianat bangsa yang sengaja melakukan adu domba, ujaran kebencian, serta membuat situasi negara tidak kondusif.
Poin kelima dan keenam menegaskan komitmen FMJM untuk berada di garda terdepan bersama Presiden Prabowo dalam memutus rantai kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terakhir, pada poin kedelapan, massa menyatakan bahwa Presiden tidak sendirian, karena ada jutaan murid, pekerja, pengusaha, serta petani yang siap membantu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
"Kami meminta lewat dewan yang terhormat agar aspirasi ini dibicarakan ke tingkat atas. Aturan di bawah jangan sampai bertentangan dengan juknis di atasnya. Jangan sampai keputusan sepihak merugikan para pemilik dapur yang sudah berinvestasi besar," tegas Agus Nur Yasin.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menerima berkas tuntutan tersebut berjanji akan segera meneruskannya ke Jakarta. Pihaknya sepakat bahwa evaluasi berkala memang harus dilakukan oleh pemerintah nasional agar program populis ini bisa berjalan dengan lebih bersih, transparan, dan tepat sasaran tanpa merugikan ekosistem penyedia di daerah. (Ischak)
0 komentar